MUARABUNGO – Anggota Komisi I DPRD Bungo, Ir. Rindang Siahaan kecewa dengan pelayanan publik di dinas tenaga kerja (disnaker) Kabupaten Bungo. Hal itu terungkap usai kunjungan politisi PDIP tersebut ke dinas terkait, Senin (30/06).
“Bagaimana mau melayani masyarakat dengan baik, kantor sebesar ini pegawainya entah kemana. Mulai dari kadis, sekdis, kabid tidak ada ditempat”, ujar Rindang dengan nada kesal.
Kedatangan Rindang ke kantor tersebut bukan tanpa alasan. Ia mengaku banyak menerima pengaduan dari masyarakat dan beberapa pihak perusahaaan terkait maraknya dugaan pungutan liar (pungli) dalam hal pengurusan dokumen ketenagakerjaan di dinas tersebut.
“Bahkan saya mendapat laporan untuk perpanjangan pengesahan peraturan perusahaan, ada oknum di dinas tersebut yang terang-terangan meminta sejumlah uang agar berkasnya mau diteken kadis. Alasannya kalau tidak ada amplopnya kadis tidak mau tanda tangan”, ungkap Rindang dengan nada geram.
Tak hanya itu, mantan manajer di salah satu perusahaan ternama tersebut juga mengaku mendapat laporan terkait oknum dari dinas tenaga kerja yang sering ‘meminta-minta’ ke sejumlah perusahaan.
“Alasannya beragam, mulai dari rapat di kantor. Bahkan anaknya ulangtahun pun minta bantu kue ulangtahun. Ini kan sangat memalukan. Apa kurang gaji ASN dikasih pemerintah?” imbuhnya.
Ia berharap Bupati Bungo Dedy Putra segera menertibkan para oknum-oknum yang sering bermain dalam pengurusan dokumen-dokumen ketenagakerjaan di dinas tersebut
“Bila perlu copot dari jabatannya, karena ini akan menjadi preseden buruk dimata masyarakat serta menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Sementara itu, Topan Sihite salah seorang pemerhati pelayan publik sangat mengharapkan sikap tegas dari pasangan Dedy-Dayat tersebut.
“Saya setuju, bila perlu nonjobkan oknum-oknum nakal seperti itu. Karena akan mengganggu kinerja Bupati saat ini”, ungkapnya. (ira)
