JAMBI – Ketua Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara Indonesia (ASPEBINDO) Provinsi Jambi, Al Haafizsayuty menilai komitmen bersama yang dibuat Pemprov Jambi untuk angkutan batubara tidak boleh lagi melintas di jalan Nasional, sebelum jalan khusus angkutan batubara selesai, sehingga dialihkan ke jalur sungai. Belum tepat dan merugikan pengusaha batubara, serta memiliki makna ganda (ambigu). Untuk itu, perlu ditinjau kembali secara duduk bersama dengan pelaku usaha tambang.
“Saat rapat koordinasi bersama Forkompinda Pemprov Jambi terkesan mendadak tidak melibatkan pelaku usaha. Sehingga tidak menghasilkan solusi yang tepat, dan pengusaha batubara jadi binggung dengan poin-poin berita acara (BA) yang dibuat. Justru merugikan pengusaha dan sangat berdampak pada perekonomian masyarakat. Untuk itu, kami mengajak Pemerintah bersinergi dalam mencari solusi terbaik,” kata Haafiz.
Seperti pada poin Satu sampai Empat, adanya pelarangan di jalan umum namun di poin Lima dibolehkan asalkan ada rekomendasi. Di poin tersebut membuka celah bagi oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk pungutan diluar ketentuan.
“Pada intinya, kami selaku pengusaha ingin nyaman berusaha dan para investor tidak dipersulit dengan keputusan-keputusan yang membinggungkan,” tambah Haafiz.
Selain itu, Aspebindo menilai keputusan tersebut harus adil dan nemiliki arti sinergisitas. Dengan memperhatikan batubara yang nenumpuk di stockfile tidak mampu diangkut maksimal melalui sungai dikarenekan jumlah tongkang yang belum memadai dan alur sungai pun kecil sehingga tidak relevan dengan jumlah produksi batubara.
Selain itu, kondisi para sopir mobil angkutan batubara yang hanya mengandalkan tenaga sebagai sopir. Ini semua dampak atas pemberhentian mobilitas angkutan batubara di Jambi, membuat mereka hilang pekerjaan.
“Ribuan sopir yang terancam jadi pengganguran, bagaimana nasib dan mobil angkutan batubara yang mesti harus dibayarkan mereka setiap bulannya. Dan, kebutuhan dapur rumah tangga serta kebutuhan sekolah anak-anaknya,” ujar Haafiz.
Disinilah yang diperlukan kerjasama dari semua pihak. Aspebindo Jambi dalam hal ini, membuka diri kepada Pemprov Jambi untuk diikutsertakan selaku pelaku usaha batubara setiap ada permasalahan.
“Kami (Aspebindo, red) siap bantu Pemprov Jambi mengenai hal itu, kami meminta kebijakan tersebut didudukkan kembali mencari solusi terbaik,” tegasnya.
Mengenai jalan khusus angkutan batubara, Aspebindo juga mendorong percepatan pelaksanaan jalan khusus agar cepat terealisasi sehingga dapat mengangkut secara maksimal tanpa ada masalah sosial dengan masyarakat. Mengingat jumlah cadangan batubara di Jambi masih sangatlah banyak yaitu 1,9 MT. Sektor pertambangan ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat maupun PAD lebih maksimal lagi.
“Kami juga apresiasi usaha pemerintah selama ini dalam mengatur soal angkutan batubara dari mulut tambang sampai ke pelabuhan. Serta mendukung pemerintah untuk memberi ketegasan kepada pihak kontraktor agar menyelesaikan pekerjaan jalan khusus tepat waktu,” tutupnya. (ton)
