Mengendalikan Inflasi dan Menjaga Daya Beli Masyarakat

Oleh :

Muji Lestari, SE, MA

Fungsional Statistisi Ahli Madya BPS Kota Jambi

“We should be disciplined and responsible and then our prosperity will be stable despite any economic crisis, inflation or a change of government.” (Sunday Adelaja)

Pendahuluan

Kutipan tersebut benar sekali bahwa sikap disiplin dan bertanggung jawab menjadi kunci menjaga kestabilan ekonomi dalam menghadapi berbagai guncangan. Saat ini perekonomian global dan nasional menghadapi guncangan yang sangat kuat sebagai akibat pandemi Covid-19 dan juga konflik Ukrania-Rusia. Harga komoditas pangan dan sumber-sumber energi melambung tinggi di pasar dunia.

FAO (Food and Agricultural Organization), salah satu lembaga di bawah Perserikatan Bangsa Bangsa, pada tanggal 8 April 2022 mengeluarkan data indeks harga pangan bulan Maret 2022 yang mencapai 170,1 poin. Indeks harga pangan tersebut meningkat sebesar 24,9 poin atau 17,1 persen dibanding Februari 2022. Kenaikan harga pangan itu tercatat paling tinggi sejak tahun 1990. Kenaikan harga juga terjadi pada minyak nabati sebesar 23,2 persen, susu sebesar 2,6 persen, daging sebesar 4,8 persen dan gula sebesar 6,7 persen.

Kenaikan harga pangan juga dirasakan oleh masyarakat di berbagai daerah. Selain harga pangan, kenaikan harga bahan baku, bahan bakar minyak dan berbagai tarif menambah beban pengeluaran masyarakat. Kecenderungan naiknya harga barang dan jasa yang berlangsung secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu akan menyebabkan inflasi dan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat.

Fakta Inflasi

Data BPS menunjukkan bahwa pada Maret 2022 inflasi secara nasional tercatat sebesar 0,66 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,95. Dalam periode yang sama, dari 90 kota yang menjadi sampel penghitungan IHK, 88 kota mengalami inflasi dan 2 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Merauke sebesar 1,86 persen dan terendah terjadi di Kupang sebesar 0,09 persen.

Inflasi yang terjadi di berbagai kota Indonesia disebabkan oleh adanya kenaikan harga sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,47 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,14 persen;  kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,50 persen;  kelompok transportasi sebesar 0,42 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,41 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,32 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,28 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,17 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,17 persen; dan kelompok pendidikan sebesar 0,01 persen.

Sementara itu, inflasi di Provinsi Jambi menunjukkan bahwa pada Maret 2022, Kota Jambi mengalami inflasi sebesar 1,35 persen dan Kota Muara Bungo sebesar 1,10 persen. Inflasi gabungan dari Kota Jambi dan Kota Muara Bungo pada Maret 2022 adalah sebesar 1,32 persen. Inflasi di Kota Jambi sebesar 1,35 persen menjadi tertinggi dibanding seluruah kabupaten/kota di wilayah Sumatera.

Penyebab dari inflasi Kota Jambi adalah naiknya indeks harga pada enam kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 3,48 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,10 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,09 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,44 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,01 persen; dan kelompok transportasi sebesar 0,18 persen.

Mengendalikan Inflasi

Berbagai literatur menyebutkan bahwa penyebab inflasi dibedakan menjadi tiga, yaitu meningkatnya permintaan (demand-pull inflation), meningkatnya biaya produksi (cost-push inflation) dan kombinasi dari meningkatnya permintaan dan biaya produksi (bottlenecks inflation). Inflasi yang terjadi saat ini disebabkan oleh kombinasi dari sisi permintaan dan penawaran.

Dari sisi permintaan, kenaikan harga bahan pokok terutama minyak goreng sawit terjadi sebagai akibat pengalihan pasokan dari pasar domestik ke pasar luar negeri. Tindakan ini dilakukan oleh perusahaan pengolah minyak goreng karena ada perbedaan yang signikan antara harga antara pasar domestik dan pasar ekspor. Selain itu, kenaikan harga barang impor disebabkan oleh berkurangnya pasokan barang terutama gangguan produksi dan distribusi sebagai dampak konflik Ukrania-Rusia. Kedua negara yang berkonflik tersebut merupakan pemasok gandum utama dunia. Gabungan produksi gandum kedua negara tersebut mencapai sekitar 29 persen dari pasar global. Selain itu, Ukraina menjadi salah satu dari empat eksportir utama jagung dan tepung jagung ke pasar dunia. Kedua negara tersebut juga menyumbang sekitar 80 persen dari ekspor global minyak bunga matahari.

Langkah yang dilakukan Pemerintah dalam pengendalian inflasi pada awalnya adalah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng. Langkah ini tidak dipatuhi oleh para pedagang sebagai akibat pasokan yang berkurang dan di sisi lain permintaan yang sangat tinggi. Dengan kata lain, perusahaan dan pedagang minyak goreng sawit lebih mengutamakan mengejar surplus dibanding sikap tanggung jawab sosial. Sebagai akibatnya pengendalian inflasi menjadi kurang efektif.

Selanjutnya Pemerintah menerapkan kebijakan penambahan batas wajib pasok kebutuhan dalam negeri atau dikenal dengan istilah Domestic Market Obligation (DMO) dari semula sebesar 20 persen menjadi 30 persen. Kebijakan ini memberikan ruang bagi produsen minyak goreng dapat menjual produknya ke luar negeri apabila kebutuhan minyak goreng dalam negeri sudah terpenuhi. Kebijakan ini kurang efektif disebabkan oleh ketiadaan informasi yang akurat tentang tingkat konsumsi minyak goreng dan sikap membandel perusahaan minyak goreng dalam mematuhi batas wajib pasok dalam negeri (DMO). Faktor lainnya adalah kurang tegasnya penindakan terhadap pelanggaran kewajiban DMO, dan penyalahgunaan ijin ekspor yang dilakukan oleh perusahaan bekerjasama dengan aparat pemerintah. Pemerintah kemudian mengambil langkah drastis dan tegas dengan kebijakan terbaru, yaitu pelarangan  ekspor minyak goreng dan bahan bakunya yang berlaku sejak 28 April 2022 sampai batas yang akan ditentukan. Kebijakan ini hanya akan efektif pada batas waktu tertentu. Dan kebijakan ini akan kontra produktif apabila terlalu lama dan tidak pasti sehingga menyebabkan ketidakpercayaan pasar dan hambatan dalam iklim investasi dan berusaha.

Sebaliknya dari sisi penawaran atau produksi, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) khususnya minyak jenis Pertamax yang diikuti dengan kenaikan biaya transportasi dan biaya produksi yang selanjutnya memacu meningkatnya inflasi. Kenaikan harga BBM yang terjadi saat ini sangat dipengaruhi oleh kenaikan harga minyak mentah dunia. Dampak langsung dari konflik Ukraina-Rusia adalah meningkatnya harga minyak mentah dunia yang sempat mencapai lebih dari 100 dollar AS perbarrel pada Februari 2022.

Pengendalian inflasi sebagai akibat kenaikan harga BBM relatif lebih sulit dilakukan karena ketergantungan terhadap pasokan impor BBM dan terbatasnya produksi minyak bumi dari dalam negeri. Langkah yang dapat dilakukan oleh Pemerintah adalah mengurangi subsidi BBM. Langkah ini tidak populer dan memberikan beban kepada masyarakat. Langkah lain yang dapat dilakukan adalah mengembangkan sumber energi alternatif terbaru selain minyak bumi. Upaya ini memerlukan dukungan riset dan teknologi yang tidak murah dan perlu waktu jangka panjang. Dalam hal ini, sikap dan tindakan kolektif untuk menerapkan budaya hemat energi sangat penting untuk mengurangi seminimal mungkin dampak kenaikan harga BBM dalam jangka panjang.

Menjaga Daya Beli

Dampak inflasi akan dirasakan langsung oleh masyarakat dalam bentuk berkurangnya daya beli terutama bagi masyarakat yang berpendapatan tetap dan meningkatnya angka kemiskinan bagi masyarakat yang tidak berpendapatan tetap. Nilai uang yang diterima masyarakat tetap sedangkan harga barang dan jasa meningkat sehingga kemampuan membeli berkurang. Inflasi juga berdampak pada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terutama kenaikan harga bahan baku dan biaya produksi. Dalam upaya mempertahankan nilai penjualan, pelaku UMKM pada umumnya mengurangi takaran barang dengan tetap mempertahankan harga jual atau pilihan kedua mempertahankan takaran barang dengan meningkatkan harga jual. Kedua tindakan ini mengurangi manfaat yang diperoleh oleh masyarakat sebagai konsumen.

Bagi perusahaan besar, dampak langsung dari inflasi adalah meningkatkan harga bahan baku, biaya transportasi dan biaya produksi sehingga berpotensi mengurangi tingkat keuntungan. Respon yang dilakukan oleh perusahaan biasanya adalah tetap mempertahankan surplus usaha dengan menjaga nilai penjualan dan meningkatkan harga jual. Tindakan ini akan diikuti oleh berkurangnya permintaan barang dan menurunnya nilai penjualan. Dan secara keseluruhan masyarakat akan merasakan worse off dari sisi daya beli dan kesejahteraan.  Pilihan lain bagi perusahaan yang mengutamakan tanggung jawab sosial adalah menurunkan target keuntungan dengan tidak menaikkan harga jual.

Dalam upaya menjaga daya beli masyarakat, langkah yang dilakukan oleh Pemeritah dan Pemerintah Daerah antara lain adalah memberikan bantuan langsung tunai (BLT) seperti pemberian BLT Minyak Goreng sebesar Rp. 300 ribu untuk tiga bulan sehingga masyarakat dapat langsung membelanjakan sesuai kebutuhan. Kebijakan pemberian BLT ini hanya akan efektif dan tepat sasaran apabila didukung dengan data dan informasi penerima yang akurat, sistem penyaluran yang baik untuk menghindari kebocoran dan salah sasaran, dan berlaku hanya pada batas tertentu untuk menghindari moral hazard dan ketergantungan masyarakat pada bantuan.

Langkah lain yang dapat dilakukan dalam menjaga daya beli adalah melakukan operasi pasar terbuka secara berkala. Tindakan ini hanya efisien dan efektif dengan syarat bahwa lokasi, kelompok sasaran dan waktu pelaksanaan operasi pasar dilakukan secara tepat. Yang seringkali terjadi pelaksanaan operasi pasar terbuka hanya dinikmati oleh masyarakat yang justru tidak sangat memerlukan.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kemudahan pasokan bahan baku, penjaminan usaha dan penundaan pembayaran bunga dan pokok pinjaman bagi pelaku UMKM supaya mereka dapat mempertahankan usaha dan sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Bagi perusahaan besar, upaya menghapuskan pungutan yang menyebabkan biaya tinggi, pengamanan pasokan bahan baku, dan dukungan perluasan pasar ekspor akan sangat membantu mereka dalam menjaga kelangsungan usaha.

Penutup

Kunci keberhasilan kebijakan dalam mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat adalah keakuratan intervensi, ketepatan waktu, konsistensi pelaksanaan, dan kesolidan dalam pengendalian (safeguarding) terhadap pelaksanaan kebijakan. Keakuratan intervensi kebijakan menyangkut pilihan kebijakan yang layak (feasible) dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Ketepatan waktu menyangkut kejelian dalam melaksanakan kebijakan dengan memperhatikan siklus ekonomi dan usaha. Konsistensi pelaksanaan kebijakan menyangkut ketaatan terhadap tujuan yang akan dicapai sehingga tidak dibelokkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Kesolidan pengendalian berhubungan dengan koordinasi dan kerjasama multipihak dalam menjaga keberlanjutan kebijakan.

Salah satu syarat yang menentukan akurasi intervensi kebijakan adalah ketersediaan data, informasi dan pengetahuan tentang kapasitas produksi, perilaku konsumsi rumah tangga, dan rantai pasok antardaerah. Dalam hal ini, Badan Pusa Statistik akan melakukan pembaharuan pelaksanaan survei biaya hidup (SBH) 2022 untuk mendapatkan data dan informasi tentang perubahan pola konsumsi masyarakat. Hasil dari SBH 2022 sangat penting untuk memperbaharui data asumsi tahun dasar penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 2018 menjadi 2022, memperoleh paket komoditas dan diagram timbang IHK, mendapatkan data dasar tentang nilai konsumsi penduduk daerah perkotaan dan perdesaan, serta mendapatkan data dan informasi pergeseran kondisi sosial ekonomi rumah tangga perkotaan dan perdesaan.

“When faced with a decision, choose the path that feeds our soul.” (Dorothy Mendoza Row)

Komentar