Gaji Honorer Tak Dibayar, Fraksi PKS Kecam Pemkab Sarolangun

Sarolangun79 Dilihat

SAROLANGUN – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Sarolangun mengecam keras Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Ini lantaran Pemkab Sarolangun diketahui belum membayar satu bulan gaji honorer pada Desember tahun 2021 lalu.

“Kami dari fraksi PKS mengusut ini. Apa yang terjadi sehingga pemerintah tidak membayar gaji honor bulan 12 di tahun 2021 lalu,” ujar Ketua Fraksi PKS DPRD Sarolangun, Fadlan Kholik, Senin (18/4/2022).

Menurut Fadlan, ada kejanggalan yang ditemukan dalam persoalan tersendatnya gaji honorer tersebut. Fraksi PKS menemukan adanya Silpa yang cukup besar, yakni 44 miliar lebih pada tahun 2021.

“Total gaji tenaga honorer lebih dari 4.000 orang itu mustahil tidak terbayarkan oleh Pemda yang angkanya hanya mencapai 4 miliar lebih, dari total Silpa lebih dari 44 miliar di tahun 2021,” katanya.

“Padahal kito waktu itu sangat ironi tidak ada uang membayar gaji honorer di bulan 12 tahun 2021. Terus janjinya akan membayar di tahun 2022. Setelah kita cek di anggaran 2022, ternyata tidak ada anggaran untuk bayar gaji bulan 12 tahun 2021, sedangkan kita memiliki Silpa, jadi kemana uang ini,” tambahnya.

Fadlan menekankan, pemerintah daerah harus bertanggungjawab. Hutang terhadap honorer tersebut harus diselesaikan sebelum rapat paripurna pengesahan LKPJ Bupati Sarolangum tahun 2021 yang dilaksanakan pada Rabu (20/4/2022) mendatang.

“Nanti di paripurna pengesahan LKPJ bupati rabu mendatang kita tanyakan lagi. Jadi tidak ada alasan untuk tidak membayar itu, dan ingat itu menyangkut ada hak orang banyak yang sudah bekerja untuk pemerintah. Kalau tidak bayar itu zalim,” pungkasnya. (pks)

Komentar