Oleh : Muji Lestari, SE, MA
(Plt. Kepala BPS Kabupaten Bungo)
“You can have data without information, but you cannot have information without data.” (Daniel Keys Moran)
Pendahuluan
Pandemi Covid-19 mempunyai dampak luar biasa terhadap kehidupan manusia. WHO Covid-19 Dashboard menunjukkan bahwa angka kematian di seluruh dunia mencapai lebih dari 6 juta jiwa per 22 Maret 2022. Angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia mencapai lebih dari 154 ribu jiwa. Bank Dunia mencatat perekonomian mengalami kontraksi menjadi minus 3,40 persen pada tahun 2020. Data Badan Pusat Statistik (BPS) membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia juga mengalami penurunan menjadi minus 2,07 persen pada tahun 2020 dan membaik menjadi plus 3,69 persen pada tahun 2021.
Sementara, hasil penelitian FAO (Food Agricultural Organization, 2022) menunjukkan bahwa Covid-19 mengakibatkan penurunan tingkat konsumsi dunia dan perubahan pola konsumsi masyarakat dunia. Pembatasan angkutan telah menyebabkan kelangkaan bahan pangan terutama pangan segar seperti sayur-sayuran dan buah-buahan, ikan dan bahan pangan lainnya. Pembatasan mobilitas penduduk dan transportasi bahan baku termasuk pangan telah menyebabkan perlambatan kegiatan ekonomi yang diikuti dengan penurunan pendapatan masyarakat.
Data BPS juga menegaskan dampak langsung Covid-19 terhadap kesejahteraan masyarakat terutama meningkatnya angka kemiskinan. Pada September 2020 persentase penduduk miskin mencapai 10,19 persen atau meningkat 0,97 persen dibanding September 2019. Jumlah penduduk miskin juga meningkat menjadi 27,55 juta jiwa pada September 2020 atau naik sebesar 2,77 juta jiwa dibanding September 2019. Sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional, angka kemiskinan kemudian menurun menjadi 9,71 persen dan jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 26,50 juta jiwa pada September 2021.
Pandemi Covid-19 membuka tabir tentang pentingnya peninjauan kembali, updating dan pemutakhiran terhadap data kependudukan, pola konsumsi masyarakat dan kinerja pembangunan pertanian. Oleh sebab itu, pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 (SP2020), Survei Biaya Hidup (SBH2022) dan Sensus Pertanian (ST2023) menjadi sangat penting, relevan dan perlu didukung semua pihak.
Sensus Penduduk 2020
Kegiatan Sensus Penduduk 2020 (SP2020) Long Form yang direncanakan mulai Mei sampai Juni 2022 merupakan kelanjutan dari pengumpulan data yang telah dilakukan oleh BPS pada tahun 2020. Akibat terjadinya pandemi Covid-19, pelaksanaan SP2020 pada tahun 2020 menjadi sangat terbatas.
Tujuan pelaksanaan SP2020 long form adalah mengumpulkan dan memperharui data kependudukan tentang karakteristik penduduk, pola migrasi, pendidikan dan komunikasi, disabilitas, ketenagakerjaan, fertilitas, mortalitas, dan perumahan. Berbagai data tersebut sangat penting untuk menyusun proyeksi penduduk dan skenario pembangunan sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM), serta memantau perkembangan kinerja pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals-SDGs).
Pelaksanaan SP2020 long form pada tahun 2022 menggunakan daftar pertanyaan yang lebih panjang dengan lebih banyak variabel yang akan dikumpulkan. Kegiatan SP2022 LF ini akan menjangkau sekitar 4,3 juta sampel rumah tangga atau keluarga yang termasuk dalam 268.431 Blok Sensus. Pengumpulan data akan menggunakan pendekatan wawancara berbasis komputer (computer assisted personal interviewing-CAPI) di 246 kabupaten/kota dan pendekatan wawancara langsung (pencil and paper interviewing-PAPI) di 268 kabupaten/kota.
Survei Biaya Hidup 2022
Pandemi Covid-19 membawa perubahan gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat. Perubahan ini akan mempunyai implikasi terhadap kebijakan pemerintah dalam menentukan jenis barang yang akan diproduksi, paket komoditas bahan pokok yang harus disediakan, serta rantai pasok antardaerah untuk mengendalikan inflasi, menjaga daya beli dan sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oleh sebab itu, pelaksanaan survei biaya hidup (SBH) 2022 sangat penting untuk mendapatkan data tentang perubahan pola konsumsi masyarakat.
Tujuan utama dari pelaksanaan SBH 2022 adalah memperbaharui data asumsi konsumsi tahun dasar yang saat ini sudah berbeda dengan kondisi tahun 2018. Selain itu, pelaksanaan SBH 2022 juga bertujuan untuk memperbarui tahun dasar penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 2018 menjadi 2022 setelah krisis Covid-19, memperoleh paket komoditas dan diagram timbang IHK, mendapatkan data dasar tentang nilai konsumsi penduduk daerah perkotaan dan perdesaan, serta mendapatkan data dan informasi pergeseran kondisi sosial ekonomi rumah tangga perkotaan dan perdesaan.
BPS akan melaksanakan SBH 2022 selama 1 tahun penuh pada tahun 2022 dengan pengambilan data secara berkala mulai setiap dua minggu, setiap bulan dan setiap tiga bulan untuk mendapatkan gambaran pola dan siklus konsumsi masyarakat. Pendataan SBH 2022 akan mencakup sampel kawasan perkotaan (SBH urban) yang terdiri dari 90 kabupaten/kota dan 35.800 rumah tangga per triwulan, serta sampel kawasan perdesaan (SBH rural) yang terdiri dari 60 kabupaten rural dan 21.700 rumah tangga per triwulan.
Sensus Pertanian 2023
Pertanian merupakan sektor strategis dan salah satu pilar kekuatan negara. Sektor pertanian berperan sebagai penyedia bahan pangan untuk ketahanan pangan masyarakat, menyediakan lapangan kerja bagi sebagian besar penduduk, memberikan devisa bagi negara, hingga menjadi penyelamat perekonomian nasional saat pandemi Covid-19. Oleh sebab itu, pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 (ST2023) menjadi sangat penting dan relevan dalam mendukung revitalisasi pertanian.
Tahapan pelaksanaan ST2023 dibagi dalam tiga tahap: persiapan tahun 2022, pelaksanaan pendataan lapangan tahun 2023, serta pengolahan data, publikasi, diseminasi dan sosialisasi pada tahun 2024. ST2023 mengacu pada standar internasional yang ditetapkan oleh FAO (World Programme for the Census of Agriculture-WCA).
Pelaksanaan ST2023 diharapkan akan menghasilkan data yang lengkap dan terkini tentang usaha pertanian, rumah tangga petani, komoditas pertanian, distribusi penguasaan dan pengusahaan lahan, besarnya pendapatan dan struktur pendapatan yang diterima oleh setiap rumah tangga tani, serta besarnya biaya dan struktur biaya yang dikeluarkan oleh rumah tangga pertanian dalam menjalankan usaha pertanian. Selain itu, data yang dikumpulkan dalam ST2023 adalah penggunaan lahan pertanian, informasi geospasial statistik, produksi komoditas pertanian, dan juga terkait dengan penerapan teknologi terbaru dalam pengembangan sektor pertanian. Seluruh data tersebut sangat dibutuhkan untuk perencanaan dan perumusan kebijakan, analisis kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan khususnya kebijakan pembangunan pertanian di Indonesia.
Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022 akan melakukan berbagai langkah persiapan pelaksanaan ST2023, yaitu: mengumpulkan data demografi petani by name by address untuk mendapatkan gambaran utuh tentang kondisi petani, menyiapkan updating direktori perusahaan pertanian, melakukan gladi bersih sensus pertanian 2023 dengan perencanaan yang lengkap, pengolahan, analisis, diseminasi, monitoring kualitas, dan post enumeration survey. Kegiatan lain yang dilakukan selama tahun 2022 adalah pemutakhiran geospasial dan uji coba survei ekonomi pertanian. Pelaksanaan ST 2023 tahun 2022 bertujuan untuk memotret perubahan struktur pertanian Indonesia dalam 1 dekade terakhir, menyediakan kerangka sampel bagi survei-survei yang akan dilaksanakan di antara dua sensus untuk mengumpulkan statistik pertanian yang lebih rinci, serta menyediakan data yang digunakan sebagai benchmark dan rekonsiliasi statistik pertanian yang ada.
Manfaat utama dari data ST2023 antara lain adalah pertama, konsolidasi data pertanian lintas kementerian/lembaga untuk memperbaiki tata kelola dan tata nilai pertanian; kedua, mengetahui laju perubahan peruntukan (konversi) lahan pertanian selama 10 tahun terakhir untuk merumuskan tindakan pencegahan; ketiga, mengetahui dinamika ketenagakerjaan sektor pertanian terutama keterlibatan generasi milenial dalam pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan kinerja pembangunan pertanian (smart farming); keempat, penataan dan penajaman kebijakan pembangunan pertanian yang lebih terpadu termasuk targeting program pertanian yang lebih akurat, reformasi kebijakan subsidi pupuk agar tepat sasaran; dan sinergi lintas kementerian/lembaga dalam meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan petani.
Tantangan yang harus diatasi dalam pelaksanaan SP 2020, SBH 2022 dan ST 2023 adalah perlunya rekrutmen tenaga pencacah yang andal, tangguh dan mampu berkomunikasi dengan baik kepada para responden. Tantangan ini dapat diatasi dengan melakukan sosialisasi kepada calon-calon tenaga pencacah, proses rekrutmen yang terbuka sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis; serta proses pelatihan calon-calon tenaga pencacah yang berkualitas. Selain itu, tantangan yang harus diatasi dalam pelaksanaan sensus dan survei di era pandemi adalah pemanfaatan teknologi digital dalam pendataan. Langkah ini perlu didukung dengan kesiapan sumber daya manusia BPS dan juga literasi digital para responden utama sehingga penggunaan teknologi akan lebih optimal dalam meningkatkatkan cakupan (coverage) dan kualitas data yang dihasilkan.
Tantangan lain yang tidak mudah untuk diatasi adalah kesediaan responden dalam memberikan jawaban secara tepat, jujur, akurat dan benar. Tantangan ini hanya dapat diatasi dengan kerjasama, kolaborasi dan kemitraan seluruh pemangku kepentingan secara luas dan saling mendukung. Dalam hal ini, seluruh jajaran BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota perlu secara total menggalang kerjasama, kemitraan dan koordinasi dengan berbagai pihak terutama para responden, Kepala Desa/Lurah, Camat, Kepala OPD/Dinas, Bupati/Walikota, Gubernur dan seluruh kelompok masyarakat, perguruan tinggi dan lembaga riset, serta media massa. Dengan kerjasama, kemitraan dan koordinasi yang baik dan solid, maka kegiatan pencacahan di lapangan akan mendapatkan informasi secara akurat dan benar.
Penutup
Pelajaran penting dari merebaknya pandemi Covid-19 adalah perlunya perumusan kebijakan dan perencanaan berbasis data, informasi dan pengetahuan yang mutakhir dan sejalan dengan dinamika sosial, budaya dan ekonomi masyarakat; serta sesuai dengan perkembangan teknologi digital. Pembaharuan data dan informasi tentang karakteristik demografi, perilaku konsumsi masyarakat dan pertanian sangat urgen dan relevan dalam penyusunan proyeksi dan skenario pembangunan dan penyusunan rencana pembangunan.
Hasil SP2020, SBH 2022 dan ST2023 akan menjadi pijakan dan masukan yang sangat berharga bagi analisis kebijakan, perumusan kebijakan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan secara lebih akurat dan tepat sasaran. Dan pada akhirnya kebijakan revitalisasi pertanian yang dijalankan dengan sungguh-sungguh, terencana, terpadu, efisien dan efektif akan menjamin terwujudnya ketahanan dan kedaulatan pangan, tersedianya bahan baku industri pengolah hasil pertanian, terciptannya kesempatan kerja, berkurangnya kemiskinan, meningkatnya pendapatan masyarakat terutama para petani, dan bertambahnya pendapatan devisa negara. Oleh sebab itu, seluruh rangkaian kegiatan pendataan yang dilakukan BPS pada tahun 2022 khususnya pencacahan di lapangan SP2020 LF, SBH2022 dan ST2023 perlu didukung oleh semua pemangku kepentingan.
Komentar