Kajati Jambi Tawarkan Solusi Bagi Pansus Konflik Lahan

JAMBI – Bertempat di Gedung DPRD Provinsi Jambi telah dilaksanakan Focus Grup Discussion (FGD) mengenai Konflik Lahan di Provinsi Jambi, Jum’at (25/02/2022)

Diawal sambutan, Ketua DPRD Jambi Edi Purwanto menjelaskan jika pansus konflik lahan ini bisa diselesaikan dengan pendekatan politik supaya pendekatan hukum ini merupakan jalan terakhir, oleh karena itu pihaknya mengundang para penegak hukum. Baik dari Kajati Jambi, dan Kapolda Jambi yang hadir via zoom meeting.

BACA JUGA: Melaui JMS, Kejari Bungo Beri Penyuluhan Hukum Bagi Pelajar

Kajati Jambi, Sapta Subrata menginginkan konflik lahan ini harusnya bisa diselesaikan secara adat karena sumber masalahnya berawal antara adanya perusahaan yang memiliki ijin perkebunan dan pertambangan dilahan masyarakat yang sudah menduduki tanah itu turun menurun. Mengingatkan saat awal kuliah hukum, kita mengenal hukum adat maka sebisa mungkin tiap kasus diselesaikan di masyarakat dengan pendekatan kearifan lokal masing masing, ada tokoh adat, tokoh agama sehingga jangan selalu membawa kasus ke Dewan, Ke Kejati, Polisi, Komnas HAM.

“Kami juga berharap seluruh daerah ataupun para anggota dewan disini membentuk kampung restoratif justice seperti di sekancing, merangin dan sungai abang, sarolangun. Manfaatkan hukum adat dan mohon para kepala daerah peka terhadap sengketa di daerahnya sehingga cepat teratasi dengan baik,” jelas Sapta.

Dalam paparanya Kajati Jambi juga memberi saran kepada Pansus Konflik Lahan DPRD Prov Jambi dengan menyebutkan keberhasilan menangani konflik ini harus ditempung dengan:
1. mencari akar permasalahan,
2.merumuskan dan memilih jalan keluar,
3.membangun kesadaran,
4.tindakan kebijakan, dan
5.Perbandingan dalam hukum.

Turut hadir diacara ini, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, Ketua Pansus Konflik Lahan Farizal. Sedangkan yang melalui zoom meeting antara lain Ketua Komisi IV DPR RI Sudin, Kapolda Jambi Irjen Rahmad Wibowo, Danrem 042 Brigjen supriyono, Sekjen Penanganan Sengketa Pertanahan Hasan Basri, Dirjen Penanganan Konflik Kementerian LHK Ir. M Said.

Acara dilaksanakan sesuai protokol kesehatan dan berjalan dengan tertib, aman serta lancar. (ton)

Komentar