SAROLANGUN – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sarolangun melaporkan serapan anggaran yang dibelanjakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di tahun 2021 baru mencapai 84,73 persen. Yakni dari total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebanyak Rp 1,67 triliun baru terealisasi Rp 1,14 triliun.
Kepala Bidang Akuntansi dan Laporan (Aklap) BPKAD Sarolangun Hilda Atiah kepada media ini menjelaskan, hingga 27 Desember 2021 ini pihaknya masih menunggu SKPD mengaudit laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan anggaran mereka kepada BPKAD Sarolangun.
“Serapan anngaran yang kita laporkan perhari ini masih bersifat sementara, artinya masih ada perubahan. Kita masih menunggu SKPD menginput SPJ mereka. Target kita awal Januari nanti realisasi ini telah selesai kita input,” katanya, Senin (27/12).
Dia menerangkan, total anggaran dari APBD tersebut, pada reliasinya Pemkab membaginya ke dalam empat jenis belanja daerah. Yakni belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer daerah.
Kemudian, total penggunaan anggaran tersebut, menurutnya serapan anggaran tertinggi yang dibelanjakan setiap tahunnya yakni belanja operasional daerah dengan rincian Rp 796.274.098.946.00 dari total anggaran Rp 1,167 triliun atau sekitar 68 persen.
“Belanja operasional daerah ini termasuklah di dalamnya gaji pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial,” tandasnya. (dil)
Komentar