SAROLANGUN – Kepala Inspektorat Sarolangun, Muslihadi, dituding jadi beking oknum kepala desa di Bumi Sepucuk Adat Serumpun Pseko. Hal ini disampaikan oleh Korlap aksi Aliansi Aktivis Sarolangun Bersatu (AASB), Darmawan, dalam orasinya di depan Kantor Bupati Sarolangun, Senin (28/9).
“Kami menduga bahwa saudara Muslihadi selaku Inspektur, diduga menjadi beking atau bersekongkol dengan oknum-oknum kepala desa nakal di Kabupaten Sarolangun,” kata Darmawan, Senin (28/9).
Darmawan juga menduga Muslihadi telah memberi peluang kepada oknum kepala desa, untuk melakukan penyimpangan dan penyelewengan Dana Desa (DD) dana Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan (P2DK) tahun 2018-2019 di Kabupaten Sarolangun.
“Berdasarkan hasil investigasi dan observasi kami di lapangan, kami menduga kuat adanya penyimpangan, penyelewengan, dan praktek KKN terkait dengan penggunaan Dana Desa dan dana P2DK,” ungkapnya.
Pada kesempatan tersebut, AASB meminta Bupati Sarolangun mencopot Muslihadi dari jabatannya. Darmawan menilai Muslihadi tidak mampu melaksanakan tugasnya sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
“Seharusnya tujuan inspektorat itu untuk meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan, guna mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih,” ujarnya.
Lebih dari itu, Darmawan mengatakan Muslihadi tidak melaksanakan tugasnya sebagai Inspektur daerah, yang bertugas sebagai pilar untuk mengawasi sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam APBD.
Pihaknya meminta Bupati Sarolangun memerintahkan Muslihadi untuk menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), tentang penggunaan Dana Desa dan dana P2DK Desa Muara Danau, Desa Datuk Nan Duo, Desa Baru, Desa Tinting, Desa Suko Besar, Desa Teluk Tigo dan Desa Sekamis secara terbuka di hadapan publik
“Kami meminta agar suara kami didengarkan. Kami tidak ingin ke depannya ada konflik-konflik di masyakarakat yang berkaitan dengan penyalahgunaan anggaran desa,” pungkasnya.
Menanggapi tuntutan pendemo, Kepala Inspektorat Sarolangun Muslihadi, meminta para pendemo menyampaikan bukti-bukti dari tudingan negatif yang disampaikan. Juga bukti otentik jika memang ada stafnya yang ‘main mata’ dengan sejumlah kades terkait temuan DD maupun P2DK.
“Silakan buktikan. Jika memang ada staf saya menghapus temuan, laporkan saja ke bupati. Dari awal saya masuk (betugas di Inspektorat Sarolangun), saya sudah memperingatkan staf saya agar jangan minta-minta,” katanya. (skm)
Komentar